KETEGANGAN sekali lagi mencengkeram Azad Jammu dan Kashmir, dimana pemerintah di wilayah tersebut melarang Komite Aksi Gabungan Awami Jammu Kashmir pada hari Jumat, menjelang protes yang direncanakan pada tanggal 9 Juni. Pemerintah AJK juga telah memerintahkan pengunjung untuk meninggalkan wilayah tersebut pada puncak musim turis, sementara komunikasi mengalami gangguan. Konfrontasi antara otoritas AJK dan JAAC sudah terlalu sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir; gejolak besar terakhir terjadi pada bulan Oktober, yang mengakibatkan kematian ketika pengunjuk rasa dan pihak berwenang bentrok. JAAC telah berkembang dari mengadvokasi hak-hak sipil masyarakat lokal menjadi menuntut perubahan konstitusi. Secara khusus, organisasi tersebut menginginkan penghapusan 12 kursi yang diperuntukkan bagi pengungsi dari Kashmir yang dikuasai India dan menetap di wilayah tersebut. Pemilihan umum AJK dijadwalkan pada 27 Juli. Meskipun tuntutan JAAC terbuka untuk dicermati, pelarangan partai atau organisasi politik apa pun – selama partai atau organisasi tersebut tetap berkomitmen pada aktivisme damai – adalah tindakan yang tidak demokratis. Protes damai adalah hak fundamental dan tidak boleh dibatasi. Faktanya, tuntutan JAAC bukannya tanpa substansi. Ada benarnya klaim bahwa partai-partai arus utama di Pakistan menggunakan kursi pengungsi untuk membentuk dan menghancurkan pemerintahan di Muzaffarabad. Benar juga bahwa pemerintahan di AJK biasanya bersekutu dengan partai yang berkuasa di Islamabad. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang terpilih sebagai pengungsi tinggal di berbagai wilayah di Pakistan, dan seringkali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap urusan di AJK. Namun penghapusan kursi pengungsi secara menyeluruh juga tidak disarankan. Alih-alih mengambil posisi maksimal, kedua belah pihak – pemerintahan Azad Kashmir dan JAAC – perlu menangani masalah ini dan semua masalah terkait lainnya dengan cara yang demokratis. Pemerintah harus mencabut larangan terhadap JAAC karena JAAC adalah organisasi yang mempunyai dukungan rakyat, dan menekan suara-suara yang berbeda pendapat tidak akan membuat larangan tersebut hilang. Para pemimpin JAAC perlu menyadari bahwa isu-isu konstitusional yang rumit tidak dapat diputuskan di jalanan. Forum yang tepat untuk membahas perubahan undang-undang tersebut adalah lembaga legislatif AJK. Reformasi mengenai jumlah kursi pengungsi dan pertanyaan terkait lainnya dapat diperdebatkan di DPR. Saat ini semua pemangku kepentingan perlu mengambil langkah mundur dan mencari solusi politik untuk mengatasi kebuntuan ini, alih-alih terus-menerus melakukan konfrontasi. Perlu diingat juga bahwa AJK adalah wilayah sensitif dan negara tidak bisa menanggung gangguan di sini. Biarkan kedua belah pihak bertemu dan mendiskusikan perbedaan mereka dengan cara yang rasional. Negara harus mendengarkan keluhan yang sebenarnya dari JAAC, sementara JAAC harus memastikan bahwa semua aktivitas protes berlangsung damai, dan mengadopsi jalur hukum dan konstitusional untuk reformasi dan pemerintahan yang lebih baik. Diterbitkan di Fajar, 7 Juni 2026