Dengan mempertimbangkan situasi ekonomi Nigeria, hakim mengatakan bahwa pengalokasian N110 miliar untuk kepentingan anggota parlemen pada saat kesulitan yang meluas mencerminkan kegagalan dalam memprioritaskan kepentingan nasional. Pengadilan pasca menyatakan SUV N110 miliar Majelis Nasional, skema tunjangan melanggar hukum muncul pertama kali di Premium Times Nigeria.