Partai Bharatiya Janata telah mengirimkan pemberitahuan hukum kepada Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah. Tindakan ini menyusul tudingan Abdullah terkait tawaran suap dari perwakilan BJP. Pemberitahuan tersebut menggambarkan klaim ketua menteri sebagai palsu dan mencemarkan nama baik partai. Mereka menuntut permintaan maaf publik tanpa syarat dari Abdullah dalam waktu tujuh hari. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan proses perdata dan pidana yang menuntut ganti rugi yang besar.