Tinjauan terhadap usulan undang-undang pengadaan menunjukkan bahwa pemerintah negara bagian menginginkan sebuah komite yang diketuai oleh Gubernur Umo Eno untuk melakukan pengadaan proyek yang diklasifikasikan sebagai "intervensi khusus" tanpa prosedur tender yang ketat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan pengawasan. Postingan Gubernur Eno yang meminta kekuasaan untuk mengabaikan penawaran kontrak senilai miliaran naira muncul pertama kali di Premium Times Nigeria.