Mengenai perjanjian dukungan bencana yang dilakukan pemerintah daerah dengan perusahaan, dll., Kantor Kabinet telah memutuskan untuk segera membentuk komite peninjau yang terdiri dari para ahli dan merumuskan pedoman untuk meningkatkan efektivitas perjanjian tersebut, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak berfungsi dengan baik selama bencana di masa lalu.