Setelah sepuluh tahun negosiasi, Piagam Suaka dan Migrasi Eropa mulai berlaku di semua negara Uni Eropa, dengan tujuan memperketat prosedur penerimaan pencari suaka dan mempercepat pengambilan keputusan mengenai arsip mereka. Piagam tersebut juga mencakup amandemen terhadap prosedur suaka dan deportasi, terutama “Peraturan Kepulangan”, yang bertujuan untuk memfasilitasi deportasi dan mendirikan pusat-pusat di luar Uni Eropa untuk menerima migran yang tidak memenuhi syarat untuk tetap tinggal di negara tersebut. Apakah negara-negara Eropa siap menerapkan Piagam baru?  Untuk membicarakan topik ini, kami menjamu peneliti hukum spesialis imigrasi dan suaka, Muhammad Al-Ruwayn.