Dalam persiapan untuk meninjau sumbangan perusahaan dan kelompok, partai politik Jepang dan Tim Mirai bersama-sama mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 yang akan sepenuhnya melarang sumbangan dan pembelian tiket partai dari perusahaan dan serikat pekerja.