Untuk mendorong pengembangan AI, rancangan undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, yang mencakup pelonggaran peraturan tentang perolehan informasi pribadi, telah masuk ke Dewan Dewan untuk dibahas. The Constitutional Democratic Party of Japan pointed out that names and addresses should be required to be deleted from information such as medical history so that individuals cannot be identified, but Digital Minister Matsumoto asked for understanding, saying that a system would be put in place to ensure proper data management.