Mengenai kebijakan luar negeri, Partai Demokrat Liberal menyerahkan proposal kepada Perdana Menteri Takaichi yang menyerukan agar peraturan yang kuat dan efektif dipertimbangkan untuk mencegah tanah dan wilayah lain yang menimbulkan masalah keamanan diakuisisi oleh individu atau kelompok yang berisiko, terlepas dari kebangsaannya.